Kudus, Rapat koordinasi yang dilakukan
KPU kabupaten Kudus dalam sosialisai verifikasi partai politik peserta
Pemilu di tahun 2014 diselenggarakan di Hotel Griptha tanggal 30 Agustus
2012. Dalam sosialisari tahapan verifikasi Parpol peserta pemilu 2014
juga disampaikan Tata cara pencalonan dalam pemilihan Bupati Kabupaten Kudus di
tahun 2013 mendatang. Acara yang semula direncanakan pada pukul 09.00
namun baru dimulai sekitar pukul 10.45, sambil menunggu undangan yang
belum hadir KPU Kabupaten Kudus membacakan skedul tahapan pendaftaran
Parpol menjadi peserta Pemilu 2014,yang dimulai dari tanggal 9 - 11
agustus 2012 dari pengumuman dan pengambilan Form Pendaftarannya sampai
dengan tanggal 15-16 Desember 2012 dengan pengumuman final bagi parpol yang
menjadi peserta pemilu di tahun 2014 nanti. Penjelasan dalam sosialisasi
parpol peserta pemilu juga dilengkapi dengan slide untuk mempermudah
bagi para perserta untuk menyimak disamping juga telah dibagikan satu persatu
berkas berikut tas dan alat tulis bagi perwakilan Parpol yang menghadiri rapat yang diselenggarakan KPU
Kabupaten Kudus.
Dari mulai peraturan perundangan sampai dengan Peraturan KPU yang
dijadikan dasar verifikasi Parpol peserta pemilu 2014 dijadikan sebagai
dasar juga Putusan MK No. 52/PUU-K/1012 tentang UU no.8 tahun 2012
sebagai dasar perubahan dalam persyaratan .Dengan Angka ambang batas parlemen dari 3,5 %
suara syah secara nasional tetap dan pemberlakuan ambang batas Parlemen
yang semula berlaku ditingkat DPR,DPRD Propinsi dan DPRD Kota/Kabupaten
menjadi hanya berlaku hanya di tingkat DPR saja.
Session pertanyaan dibuka sampai 3 session yang rata-rata 1 sessionnya 3
penanya baik untuk verifikasi parpol juga tata cara pencalonan bupati.
Dari Partai Demokrasi Kebangsaan Kudus Abit menanyakan form pendaftaran
yang sampai saat ini belum diterima sedang dari partai baru seperti Nasional Demokrat sepertinya optimis mengenai persyaratan yang menjadi
dasar aturan untuk menjadi Partai politik peserta pemilu di tahun 2014.
Banyak pertanyaan dari peserta yang justru mempersoalkan aturannya
sendiri seperti Perundang-undangan dan Peraturan KPU sedang dalam
substansinya bukan minta penjelasan pada KPU Kabupaten Kudus untuk
menjelaskan aturan bagi yang tidak jelas dan tak mengetahui maksud dari
peraturan yang menjadi syarat partai politik dapat mengikuti pemilu 2014, sedang
tata cara pencalonan pemilihan bupati di tahun 2013 yang berdasar aturan,
Penulis menggaris bawahi pada tata cara pemilihan bupati dari
independent/perseorangan yang harus memiliki dukungan minimalnya 4% dari
jumlah penduduk kabupaten yang kurang dari 1 juta,dan dukungan bisa
diberikan hanya yang memiliki hak pilih selain TNI/Polri,PNS,Jajaran
KPPS s/d KPU Kabupaten, jajaran panwaslu dan jajaran kesekretarian
penyelenggara pemilu sangatlah berat dan sulit untuk memenuhinya sedang
pencalonan dari Partai politik bagi jumlah penduduk yang kurang dari1
juta hanya 7 jumlah kursi yang ada di DPR kabupaten baik sendiri atau
berkoalisi sehingga bisa dipastikan penjaringan calon bupati di
kabupaten Kudus di tahun 2013 banyak didominasi pencalonannya dari
Parpol dengan perhitungan 45 kursi dibagi 7 dengan bakal calon bupati
sebanyak 6 pasang ? ...... ( dpkpdkkds...01)
IMG0590A.jpg)
